Efnews.id - Jakarta - Pelaksanaan Pilkada 2024 tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sudah dekat. Dimana pemungutan suara Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan 27 November 2024, termasuk Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara.
Sorotan, kritikan dan masukan dari berbagai pihak terkait adanya kandidat bakal calon kepala daerah mulai bermunculan. Terutama di Propinsi Sulawesi Utara, tentang sosok Mantan Bupati Kepulauan Talaud periode 2004-2009, 2009-2010 dan 2020-2024 Elly E. Lasut yang juga akan maju sebagai Cagub Sulut 2024.
Elly E. Lasut pernah menjadi terdakwa korupsi dengan tuntutan JPU 9 tahun penjara pada 2009 lalu. Terkait dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas saat dirinya menjabat Bupati Kepulauan Talaud periode awal.
Sorotan ini disampaikan oleh seorang aktivis Minahasa Cakrawala Massie melalui sambungan Selulernya kepada awak media, Selasa (6/8/2024) di Jakarta. Cakra sapaan akrabnya mengatakan, Elly E. Lasut adalah sosok yang dinilai tidak pantas maju di Pilgub Sulut 2024.
"Dia (red-Elly Lasut), kami nilai hipokrit dan tersandung beberapa kasus-kasus korupsi. Seharusnya partai politik tidak mendukung dan mengusung Calon Gubernur yang pernah terlibat kasus-kasus korupsi," ucap Cakra yang juga berprofesi sebagai Pengusaha ini.
Dalam Pilkada Sulut 2024 ini dia menilai ada banyak kejanggalan. Dimana Elly E. Lasut selaku mantan terdakwa dalam kasus korupsi bisa kembali masuk bursa Cagub. Ia merasakan partai pengusung Elly E Lasut hanya peduli pada kepentingan sendiri tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat Sulut.
"Kami minta partai politik untuk berfikir ulang jika ingin mengusung kandidat Cagub Sulut 2024 yang pernah terlibat kasus korupsi. Jangan sampai penyimpangan korupsi terus terjadi di tanah Minahasa ini," tegasnya.
Oleh karena itu Cakra berharap demi kepentingan masyarakat Sulut, harapannya agar Elly E. Lasut dipertimbangkan kembali untuk tidak maju sebagai Cagub Sulut 2024. Sebab hal ini dianggap bisa mencederai demokrasi dan tujuan reformasi untuk menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi dan KKN di Sulawesi Utara.
"Masyarakat Sulut adalah masyarakat yang kritis dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Yang perlu dipertimbangkan kepada seluruh masyarakat Sulut dan orang keturunan Minahasa dimanapun berada, atau para pendatang. Diharapkan kedepan bisa lahir pemimpin bermartabat dan berintegritas dan tak memiliki jejak rekam terkait dengan persoalan Hukum apalagi kasus korupsi," pungkas Cakra. (RK)