Logo Selasa, 22 Juni 2021
images

DPRD Kota Malang akan segera mengkaji laporan pertanggungjawaban Walikota

Efnews Malang - Senin (7 Juni 2021) telah digelar Rapat Paripurna DPRD Kota Malang terkait hasil temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tentang penggunaan APBD tahun 2020.

Dihadiri langsung Wali Kota Malang Sutiaji, bersama Wakil Wali (Wawali) Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko, Sekretaris Daerah Erik Setyo Santoso dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Termasuk, 44 Anggota DPRD Kota Malang, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Malang.

Video selengkapnya dapat diakses di https://www.youtube.com/watch?v=bLeKleCtYOg&list=UUfK6kn3CVe0gBwm1e7Oz-vA&index=2

Dalam rapat paripurna ini, DPRD Kota Malang sudah mendengarkan penjelasan dari Walikota Malang, Sutiaji, mengenai Laporan Pertanggung Jawaban APBD tahun 2020.

Untuk temuan BPK ini, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan belum membuat kajian telaah.

"Kami belum mempelajari secara rinci, Jumat Sabtu (11-12 Juni 2021) kami akan mengadakan kajian telaah atas laporan pertanggung jawaban dari Walikota." katanya kepada reporter Efnews.id

"Selanjutnya kita akan ada PU Fraksi. Di PU Fraksi inilah sikap resmi dari DPRD Kota Malang. Kalau sekarang kami belum bisa bersikap, karena kami belum mengkaji dan menelaah" lanjutnya.

Selanjutnya PU Fraksi akan disampaikan kepada media, bagaimana pandangan awal atas laporan pertanggungjawaban Walikota ini. Paripurna pengesahannya akan diumumkan 30 Juni 2021, keputusan diterima atau ditolaknya laporan pertanggung jawaban walikota ini.

Setelah kajian telaah, akan ada Pu Fraksi, dilanjutkan dengan jawaban dari Walikota, dan ada proses lagi. Tugas DPRD adalah menindaklanjuti temuan BPK ini. Dan DPRD berkewajiban menyampaikan laporan atas tindak lanjut dari laporan pertanggung jawaban walikota.

"Karena ini rapat paripurna terbuka, saya harap peserta rapat, dan media juga bisa menerima setiap sambutan atau laporan yang disampaikan. Tujuannya agar tidak lagi menebak-nebak angkanya. Dan yang disampaikan di rapat paripurna, harus disampaikan ke publik. Sehingga publik bisa menerima informasi yang valid." ujarnya lagi kepada efnews.id

 

Reporter : M. Simamora