Logo Minggu, 27 November 2022
images

Forum Komunikasi Rakyat Malang menyampaikan Somasi dan Mosi Tidak Percaya

EFNews - Kota Malang

Forum Komunikasi Rakyat Malang (Forkamora) mengumpulkan tandatangan dari masyarakat kota Malang untuk digunakan sebagai surat Somasi kepada Walikota Malang dan sekaligus Mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kota Malang terkait wacana Halal City, yang rencananya akan dikirimkan Senin 21 Februari 2022.

 

Penasihat hukum Forum, Sugiono mengatakan bahwa Wacana Halal City yang dilontarkan oleh Pak Walikota tidak ditanggapi serius oleh pihak Legislatif dengan bukti Pak Walikota kepada sejumlah media mengatakan tidak ada penolakan atas wacana Halal City. “Kami sudah berkeluhkesah kepada Bapak Ketua DPRD, namun sepertinya kurang keseriusan Beliau dalam menangangi kasus ini. “Kami sungguh gelisah atas minimnya tanggapan legislative yang sudah berjanji akan berbicara langsung kepada Walikota, namun kenyataannya tidak disampaikan kepada Sutiaji,” buka Pak Sugiono di Café Jeep, Kedungkandang, Rabu, 16 Februari 2022. “Sedangkan somasi yang kami berikan karena menganggap Sutiaji cenderung seperti memberi warna kepada kalangan tertentu di Kota Malang,” lanjut Sutiaji.

 

“Harusnya kita ingat kembali atas perjuangan dan semangat Sumpah Pemuda 1928 sehingga warga Malang tidak mudah diadu domba. Malang mau dibawa kemana? Harus jelas … semua orang  juga ingin kejelasan sampai dimana wacana Kota Halal atau yang sekarang oleh Walikota diplintir menjadi Wisata Halal untuk menghindari konflik.

 

“Setelah somasi diberikan, kami akan memberi batas tenggang waktu untuk segera memberi jawaban apa yang dimaui oleh Pemkot,” tukas Sugiono.

 

Disaat yang sama Sutopo Dewangga yang juga perwakilan Forum mengatakan bahwa Malang itu sudah dari dulu menjadi kota majemuk, kota dengan berbagai latar belakang ada disini. Beliau berharap untuk tidak mengotori Kota Malang untuk dijadikan satu warna tertentu.

 

“Kota Malang adalah jendela Indonesia, kamu batasi Malang dengan Halal City, berarti kamu berperang melawan dasar Negara,” ungkap pria yang akrab disapa Topo ini. “Kami tahu maksud anda (Walikota), jangan suka membuat kegaduhan dan kebohongan publik, kami tahu siapa yang dibelakangmu,” tambah Topo.

 

Beliau berharap Walikota Malang untuk mencabut pernyataannya, bahkan walau Walikota sendiri tidak merasa membuat statement tentang Halal City. “Saya sebenarnya ragu, apakah dulu waktu pemilihan Bakal Calon Walikota tidak ada test psikologi nya? Jangan-jangan, bisa-bisa sebenarnya Walikota kita tidak lolos kejiwaan. 2 tahun itu waktu yang lama untuk dipimpin seseorang dengan kejiwaan yang begini,” ungkapnya keras.

 

Setelah berdiskusi lama dengan teman-teman, kami membentuk suatu forum yang kita namakan Forkamora yang akan memberi teguran somasi dan mosi tidak percaya, yang tembusannya akan kami kirimkan ke Presiden Republik Indonesia, Gubernur dan Mentri Dalam Negri, serta instansi terkait.

 

Dalam somasi itu dijelaskan sikap yang Forkamora akan ambil yaitu:

  1. Pernyataan Walikota Malang yang menyampaikan tidak ada penolakan atas ajakan mewujudkanHalal City merupakan Kebohongan Publik yang disampaikan oleh pejabat publik dan berpotensimenimbulkan keonaran adalah bentuk pelanggaran hukum pidana.
  2. Meminta Walikota Malang untuk mencabut pernyataanya tentang Halal City dengan batas waktu 2 X 24 jam terhitung sejak surat somasi ini diterima, melalui pernyataan resmi Walikota Malang dan disampaikan pada berbagai Media masa.
  3. Apabila dalam 2X24 Jam sejak diterimanya surat somasi ini, walikota Malang tidak mencabut pernyataanya tentang Halal City, maka kami akan membawa pada ranah Hukum, baik di Kepolisian Republik Indonesia maupun menggungat di Pengadilan Negri Malang.

 

Sedangkan Mosi tidak percaya ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Malang, yaitu:

  1. Pernyataan Walikota Malang yang menyampaikan tidak ada penolakan atas ajakan mewujudkan Halal City merupakan Kebohongan Publik yang disampaikan oleh pejabat publik dan berpotensi menimbulkan keonaran adalah bentuk pelanggaran hukum pidana.
  2. Pernyataan Walikota Malang yang menyampaikan tidak ada penolakan atas ajakan mewujudkan Halal City, menunjukkan bahwa penolakan kami atas Halal City lewat Ketua DPRD tidak tersampaikan kepada Walikota Malang.
  3. Ketua DPRD Kota Malang tidak memiliki sikap yang tegas dalam mererspon aduan masyarakat, terbukti penolakan kami selaku warga malang atas Halal City melalui Ketua DPRD Kota Malang, tidak mendapatkan tindaklanjut dari DPRD Kota Malang secara kelembagaan.
  4. Menyatakan Mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kota Malang, atas diabaikannya aduanmasyarakat perihal pernyataan ajakan mewujudkan halal city Kota Malang.

 

Reporter: Francis Xavier