Logo Selasa, 22 Juni 2021
images

Jokowi ketika menjadi Walikota Solo bersama Wawali, F.X. Hadi Rudyatmo (foto. net)

Siapa yang tak kenal sosok yang satu ini, Joko Widodo. Sang Presiden NKRI, Bhumi Nuswantoro yang dikenal dengan gemah ripah loh jinawinya. Bagi Kawulo Nuswantoro, kehadiran Jokowi sangatlah fenomenal. Jokowi hadir di tengah kerinduan hadirnya “Satriyo piningit di bhumi Nuswantoro”. Seiring dengan berjalannya waktu yang menentukan kiprah politik, Satriyo Jawa Tengah ini, penampilan khasnya yang dipandang ‘ndesani” membuatnya mendapat julukan baru “wong ndeso.” Pengucapan kalimat Bahasa Inggris dengan logat Jawa yang medok membuat Presiden Ketujuh Indonesia ini mendapat sindiran “Wong Ndeso”. Apakah Jokowi marah? Tidak… iya justru tertawa lepas dan menikmati sindiran tersebut. Tak pelak lagi langkah ini mendapat apresiasi istimewa. Lalu bagaimana sebenarnya kisah hidup Presiden Satriyo Piningit ini? 

Melanjutkan bahasan pada edisi sebelumnya yang berkisah dari aspek kehidupan pribadi, dengan masih bersumber dari Wikipedia Bahasa Indonesia dengan peredaksian oleh Pemimpin Redaksi efnews , redaksi kembali menghadirkan bagian kedua.Bagian ini merupakan rangkaian dari bagian ketiga yang membahas secara singkat kiprah kekaryaan politik Joko Widodo. Istilah kekaryaan politik sengaja digunakan dengan merujuk pada beberapa terminologi yang digunakan oleh Jokowi yang bermuara pada kerja, kerja kerja. Kiprah politik pada dasarnya adalah kekaryaan bagi kemaslahatan masyarakat selaku pemberi mandat politik pemerintahan. Berikut tulisan singkat yang dikutip dengan peredaksian dari Wikipedia berbahasa Indonesia.

Kiprah Kekaryaan Politik : Dari Solo Menuju Ibu Kota

Kiprah dan kekaryaan politik Joko Widodo berawal dari perjuangannya memperebutkan kursi Walikota Solo sebelum akhirnya merambah ibukota baik ketika menjadi gubernur maupun mencapai karier puncak kekaryaan politik sebagai Presiden ketujuh RI.

Walikota Solo

Kiprah Joko Widodo diawali dengan perjuangannya memperebutkan kursi Walikota Solo atau yang juga dkenal dengan Surakarta. Pada pilkada kota Solo pada tahun 2005, Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan  yang dihelat 27 Juni 2015tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%.  Bersama pasangannya F.X. Hadi Rudyatmo, ia mengalahkan   pasangan Achmad Purnomo dan Istar Yuliadi yang diusung oleh Partai Amanat Nasional; Hardono dan Dipokusumo yang diusung oleh Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera; serta mantan Wali Kota Surakarta pada periode sebelumnya Slamet Suryanto bersama dengan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Hengky Nartosabdo yang diusung oleh koalisi empat belas partai kecil.

Setelah terpilih, dengan berbagai pengalaman pada masa muda, ia mengembangkan Solo yang sebelumnya buruk penataannya dan menghadapi berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas dalam dan luar negeri. Salah satunya adalah kemampuan komunikasi politik Jokowi yang berbeda dengan kebanyakan gaya komunikasi politik pemimpin lain pada masa itu, yang menjadi kajian riset mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia.

Di bawah kepemimpinannya, bus Batik Solo Trans diperkenalkan,berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional.Selain itu, Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang "memanusiakan manusia". Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010 ia terpilih lagi sebagai Wali Kota Surakarta dengan suara melebihi 90%. Kemudian, pada tahun 2012 Dengan perolehan suara 248.243 tersebut, pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan, PKS dan PAN ini mengungguli pasangan Edy Wirabhumi- Supriadi Kertamenawi yang diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar. Pasangan ini hanya merasih 27.206 suara.

Gubernur DKI Jakarta

Melihat moncernya prestasi yang ditorehkan oleh Joko Widodo, beberapa tokoh nasional dan partai politik meliriknya untuk dicalonkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Tak pelak lagi, Joko Widodo yang identik dengan PDI Perjuangan ini dicalonkan bersama dengan Basuki Tjahaja Purnam (Ahok) sebagai calon gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta.

Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan. Hal ini terlihat dari klaim calon pertama yang diperkuat oleh Lingkaran Survei Indonesia bahwa pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli akan memenangkan pilkada dalam 1 putaran. Selain itu, PKS yang meraup lebih dari 42 persen suara untuk Adang Daradjatun di pilkada 2007 juga mengusung Hidayat Nur Wahid yang sudah dikenal rakyat sebagai Ketua MPR RI periode 2004-2009. Dibandingkan dengan partai lainnya, PDI-P dan Gerindra hanya mendapat masing-masing hanya 11 dan 6 kursi dari total 94 kursi, jika dibandingkan dengan 32 kursi milik Partai Demokrat untuk Fauzi Bowo, serta 18 Kursi milik PKS untuk Hidayat Nur Wahid. Namun LP3ES sudah memprediksi bahwa Jokowi dan Fauzi Bowo akan bertemu di putaran dua.

Hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei pada hari pemilihan, 11 Juli 2012 dan sehari setelah itu, memperlihatkan Jokowi memimpin, dengan Fauzi Bowo di posisi kedua. Pasangan ini berbalik diunggulkan memenangi pemilukada DKI 2012 karena kedekatan Jokowi dengan Hidayat Nur Wahid saat pilkada Wali Kota Solo 2010 serta pendukung Faisal Basri dan Alex Noerdin dari hasil survei cenderung beralih kepadanya.

Jokowi berusaha menghubungi dan mengunjungi seluruh calon,termasuk Fauzi Bowo, namun hanya berhasil bersilaturahmi dengan Hidayat Nur Wahid[40] dan memunculkan spekulasi adanya koalisi di putaran kedua. Setelahnya, Fauzi Bowo juga bertemu dengan Hidayat Nur Wahid.

Namun keadaan berbalik setelah partai-partai pendukung calon lainnya di putaran pertama malah menyatakan dukungan kepada Fauzi Bowo. Hubungan Jokowi dengan PKS juga memburuk dengan adanya tudingan bahwa tim sukses Jokowi memunculkan isu mahar politik Rp50 miliar.PKS meminta isu ini dihentikan, sementara tim sukses Jokowi menolak tudingan menyebutkan angka imbalan tersebut.[47] Kondisi kehilangan potensi dukungan dari partai-partai besar diklaim Jokowi sebagai fenomena "Koalisi Rakyat melawan Koalisi Partai". Klaim ini dibantah pihak Partai Demokrat karena PDI Perjuangan dan Gerindra tetap merupakan partai politik yang mendukung Jokowi, tidak seperti Faisal Basri dan Hendrardji yang merupakan calon independen. Jokowi akhirnya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Misbakhun dari PKS, Jusuf Kalla dari Partai Golkar, Indra J Piliang dari Partai Golkar, serta Romo Heri yang merupakan adik ipar Fauzi Bowo.

Pertarungan politik juga merambah ke dunia media sosial dengan peluncuran Jasmev, pembentukan media center,[serta pemanfaatan media baru dalam kampanye politik seperti Youtube.Pihak Fauzi Bowo menyatakan juga ikut turun ke media sosial, namun mengakui kelebihan tim sukses dan pendukung Jokowi di kanal ini.

Putaran kedua juga diwarnai berbagai tudingan kampanye hitam, yang antara lain berkisar dalam isu SARA, isu kebakaran yang disengaja, korupsi, dan politik transaksional.

Menjelang putaran kedua, berbagai survei kembali bermunculan yang memprediksi kemenangan Jokowi, antara lain 36,74% melawan 29,47% oleh SSSG, 72,48% melawan 27,52% oleh INES, 45,13% melawan 37,53% dalam survei elektabilitas oleh IndoBarometer, dan 45,6% melawan 44,7% oleh Lembaga Survei Indonesia.

Setelah pemungutan suara putaran kedua, hasil penghitungan cepat Lembaga Survei Indonesia memperlihatkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai pemenang dengan 53,81%. Sementara rivalnya, Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli mendapat 46,19%. Hasil serupa juga diperoleh oleh Quick Count IndoBarometer 54.24% melawan 45.76%,dan lima stasiun TV. Perkiraan sementara oleh metode Quick Count diperkuat oleh Real Count PDI Perjuangan dengan hasil 54,02% melawan 45,98%, Cyrus Network sebesar 54,72% melawan 45,25%. Dan akhirnya pada 29 September 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012-2017 menggantikan Fauzi Bowo - Prijanto.

Sebelum dan sesudah Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia berjanji bahwa ia akan menambah 1000 unit bus Transjakarta, lalu ia bisa dihubungi wartawan 24 jam, bahwa ia akan bekerja 1 jam di kantor dan sisanya tinjau pelayanan publik. Ia juga berkata bahwa dirinya tidak akan menggusur Pedagang Kaki Lima (PKL), dan juga akan membangun kampung susun yang bukan apartemen; lalu ia akan memperbaiki sistem pendidikan dan kesehatan, memberikan penghargaan ke semua ketua RT dan RW, dan ia juga menjanjikan akan menambah ruang publik bagi remaja DKI.[73] Pada saat terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, permasalahan mulai berdatangan, dan semenjak musim hujan melanda Jakarta dan masalah macet tidak usai, publik DKI mulai pesimis dan meragukan kemampuan Jokowi dalam mengatasi masalah ibukota.

Pasca Pilkada 2012

Setelah resmi menang di perhitungan suara, Jokowi masih diterpa isu upaya menghalangi pengunduran dirinya oleh DPRD Surakarta, namun dibantah oleh DPRD.Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga menyatakan akan turun tangan jika masalah ini terjadi, karena pengangkatan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak dianggap melanggar aturan mana pun jika pada saat mendaftar sebagai Calon Gubernur sudah menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya jika terpilih, dan benar-benar mengundurkan diri setelah terpilih.Namun setelahnya, DPR merencanakan perubahan terhadap Undang-Undang No. 34 tahun 2004, sehingga setelah Jokowi, kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah lain, harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya pada saat mendaftarkan diri sebagai calon.

Atas alasan administrasi terkait pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta dan masa jabatan Fauzi Bowo yang belum berakhir, pelantikan Jokowi tertunda dari jadwal awal 7 Oktober 2012 menjadi 15 Oktober 2012. Acara pelantikan diwarnai perdebatan mengenai biaya karena adanya pernyataan Jokowi yang menginginkan biaya pelantikan yang sederhana.DPRD kemudian menurunkan biaya pelantikan menjadi Rp 550 juta, dari awalnya dianggarkan Rp 1,05 miliar dalam Perubahan APBD. Acara pelantikan juga diramaikan oleh pedagang kaki lima yang menggratiskan dagangannya.

Kebijakan Joko Widodo selama menjabat Gubernur DKI Jakarta banyak yang bersifat populis, seperti Kampung Deret, Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Namun beberapa juga mendatangkan keberatan masyarakat, seperti dalam perbaikan saluran air, peremajaan bus kecil, dan sterilisasi jalur busway.

Di awal menjabat, ia mendahulukan program bantuan sosial melalui Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar, dan setelah mendapat kendali atas APBD, menjalankan pembenahan saluran air di DKI Jakarta melalui program JEDI. Beberapa program transportasi warisan pemerintahan sebelumnya seperti 6 Ruas Tol dan Monorel terhambat. Sebaliknya, ia berkonsentrasi kepada transportasi massal MRT Jakarta, penambahan armada Transjakarta, dan peremajaan bus kecil. Ia juga mengupayakan pengambilalihan pengelolaan Sumber Daya Air melalui akuisisi Aetra dan Palyja.

Ia berperan dalam mengurangi diskriminasi dan nepotisme dalam jenjang karier Pegawai Negeri Sipil di DKI Jakarta melalui penerapan lelang jabatan. Sebagai salah satu dampaknya adalah terpilihnya pejabat dari kalangan minoritas yang mendapat penolakan masyarakat. Misalnya dalam kasus Lurah Susan. Jokowi menyatakan dukungan bagi Lurah Susan.

Pada masa pemerintahannya pula, DKI Jakarta mengadakan beberapa event kreatif seperti Jakarta Night Festival, Pesta rakyat, dan Festival Keraton Sedunia. Ia juga memperbaiki kebersihan lingkungan di Jakarta, antara lain dengan melarang atraksi Topeng Monyet (Bersambung)