Logo Rabu, 8 Desember 2021
images

Kajian Dampak Ekonomi atas Kerjasama Pembangunan Internasional di Indonesia bersama Kementerian PPN-BAPPENAS RI dan Universitas Brawijaya

Efnews.id - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan sebagai tindak lanjut Pemerintahan Joko Widodo dan KH. Makruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu tahun 2019, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, pada tanggal 27 Januari 2020.

 

RPJMN tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019. Dalam RPJM Nasional ini arah kebijakan bidang politik luar negeri adalah memperkuat kerja sama Pembangunan Internasional melalui penguatan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) untuk mendukung perdagangan dan investasi, dan penciptaan lingkungan yang mendukung partisipasi swasta dalam Kerjasama Pembangunan Internasional (KPI).

 

Peran penting BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) dalam KPI adalah sebagai aktor yang dapat memobilisasi sumber daya serta meningkatkan kerja sama pembangunan yang bernilai tambah secara ekonomi, sehingga keterlibatannya perlu ditingkatkan. Untuk kepentingan tersebut Pusat Kajian Kerjasama Selatan-Selatan , Universitas Brawijaya (PKKSS-UB) berkolaborasi dengan Direktorat Politik Luar Negeri dan KPI serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN-BAPPENAS RI) melakukan kajian untuk mengukur Dampak Ekonomi atas Kerja Sama Pembangunan Internasional di Indonesia.

 

Direktur PKKSS-UB, Dr.Agr.Sc. Hagus Tarno, SP., MP., dalam seminar daring di Universitas Brawijaya (UB) pada tanggal 3 November 2021, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan dalam kajian itu meliputi Focus Group Discussion (FGD) dengan BUMN/BUMS, Pelatihan Perancangan Kerjasama Pembangunan Internasional hingga Seminar Kemitraan Kerjasama Pembangunan Internasional. “Sebagai kesimpulan dalam kajian tersebut diperoleh hasil pengukuran Tingkat Partisipasi Aktor Nonpemerintah dalam KPI pada tahun 2020 sebesar 2,07%. Angka tersebut masih lebih rendah dari target RPJMN 2020, yaitu sebesar 2,20%-2,38%,”ungkap Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan ini.

 

“Sedangkan untuk pengukuran dampak ekonomi atas KPI telah diperoleh model untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan BUMN/swasta dalam KPI, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan BUMN/swasta melakukan KPI, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BUMN/swasta dalam KPI,” ujar Pak Hagus yang juga Dosen Falkutas Pertanian UB ini.

 

Dosen yang kerap dipanggil Pak Hagus ini menambahkan bahwa peran aktif non-pemerintah, termasuk BUMN/BUMS, dalam KPI diindikasikan masih terbatas, belum terekam, dan belum ada instrumen yang dapat mengukur tingkat partisipan mereka untuk mendukung pencapaian program pemerintah. Pelaksanaan KPI selama ini belum menunjukan manfaat yang signifikan dibanding dengan biaya yang telah dikeluarkan.

 

Misalnya sebelum tahun 2019, Indonesia menjadi anggota di 240 organisasi internasional, namun, hanya 19 orang Indonesia yang menduduki jabatan strategis di organisasi internasional. Bantuan Indonesia melalui program KSST (dalam bentuk knowledge sharing, beasiswa, workshop, expert dispatch, dan bantuan peralatan) selama ini, diidentifikasi belum memberikan manfaat secara ekonomi karena masih bersifat charity, semata-mata kepentingan solidaritas, ataupun footprinting.

 

Lebih lanjut, berdasarkan hasil kajian, beberapa alternatif kebijakan untuk meningkatkan partisipasi aktor non-pemerintah, khususnya BUMN/swasta dalam pelaksanaan KPI adalah mengarahkan KPI agar terintegrasi dengan upaya peningkatan perdagangan dan investasi utamanya pada wilayah pasar prospektif, seperti negara-negara di kawasan Asia-Afrika.

 

“Juga memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia agar sejalan dengan hasil pemetaan komoditas unggulan berbasis industri, negara pasar potensial, kompetitor potensial, dan skema aktivitas ekspor yang tepat ditambah dengan mengembangkan strategi investasi perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk BUMN, ke luar negeri serta membangun pemetaan dan keterkaitan yang detail dan spesifik antara KPI dengan arah peningkatan perdagangan dan investasi,” tegas Pak Hagus.

 

Sedangkan rekomendasi dalam kajian tersebut meliputi “Aggregasi Data” untuk pengukuran tingkat partisipasi aktor nonpemerintah agar dapat diarahkan pada BUMN/swasta yang bergerak di bidang manufaktur, industri sedang maupun besar, berstatus perusahaan nasional yang berlokasi di dalam negeri atau luar negeri dengan modal berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)".

“Perlu dikembangkan model dengan menggunakan data numerik agar dapat melihat besar dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan KPI, dimana metode Local Multiplier 3 (LM3) direkomendasikan untuk pengembangan model,” tutup Dr.Agr.Sc. Hagus Tarno, SP., MP dalam wawancara dengan Efnews yang dilakukan pada tanggal 3 November 2021.

 

Reporter: Francis Xavier