Logo Rabu, 8 Desember 2021
images

LPK - LI hadir penuhi panggilan Polisi DitresKrimsus Polda Bali terkait Beras Aspal yang beredar di Bali

Efnews.id - Bali - Berdasarkan temuan Polda (Kepolisian Daerah) Bali awal bulan Oktober lalu mengenai beras aspal (Asli tapi Palsu) Merk Putri Sejati yang beredar di wilayah Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar dan sekitarnya, Anton Hartono,SE.SH. , Wakapimkorpus LPK - LI ( Lembaga Perlindungan Konsumen - Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Selasa ( 19/10/21) pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) di Polda Bali, Jl. WR Supratman No.7, Sumerta Kauh, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, memenuhi panggilan polisi untuk pemeriksaan sebagai pelapor mengenai maraknya peredaran beras Aspal dan keluhan masyarakat Bali sebagai konsumen.

 


Subdit 1 Ditreskrimsus (Sub-Direktorat 1 Direktorat Reserse Kriminal Khusus) Polda Bali memanggil Anton Hartono,SE.SH. yang melaporkan oknum pengusaha nakal yang terindikasi mengopolos ulang beras Merk Putri Sejati ke beberapa grosir baik skala besar maupun kecil dan menjual barang kemas ulang yang telah beredar luas di beberapa wilayah Provinsi Bali.

 


Atas dasar temuan tersebut sebagai produsen yang merasa dirugikan, Anton sekaligus Penasihat Hukum Perusahaan Putri Sejati pemegang Hak Paten Merk telah dilakukan pemeriksaan awal guna pengembangan penyelidikan. Anton datang didampingi perwakilan Perusahaan Putri Sejati dan diperiksa sejak pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT.

 


“Pangsa pasar merk ini adalah daerah Bali dan masyarakat sangat fanatik pada merk tersebut dan menjadi merk favorit masyarakat wilayah Bali, sejak tahun 1996 silam. Namun sejak maraknya peredaran produk KW atau palsu, beras merk Putri Sejati dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengemas kembali dengan karung bekas yang dibeli dari pengepul seharga 2500 Rupiah - 3000 Rupiah untuk dipakai kembali," ungkap Anton.

 


Sangat mirip sekali dengan yang asli, masyarakat bahkan tidak tahu dan tidak bisa membedakan mana yang asli mana yang KW, konsumen rugi tiga kali, harga hampir sama dengan yang asli, namun kualitas dan rasa jauh berbeda juga bobot berkurang, kami melakukan sosialisasi dan pendataan kepada grosir, agen dan toko bahkan kepada konsumen langsung," sambung Anton.

 


"Berdasarkan bukti-bukti di lapangan, bermuara kepada terduga pelaku Ags atau UD.HR yang ditengarai sebagai produsen ilegal, kami anggap melanggar pasal 258 KUHP berat, karena tidak sesuai pada kemasan ukuran takaran timbangan dan juga melanggar Undang - undang Nomor 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 62 ayat 1 serta Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 pasal 139 tentang Pangan mengemas kembali kemasan akhir. Selain itu melanggar pasal berlapis dari Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merk pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 94, yang masa tahanannya 5 tahun penjara dan denda 2 milliard," terang Anton.

 


"Para penjual kami buatkan surat pernyataan agar tidak menjual produk kw lagi, kami beri somasi, jika masih menjual produk kw maka kami akan lakukan upaya hukum terhadap para terduga pelaku," tegas Anton.

 


Di waktu terpisah, Kasubdit (Kepala Sub Direktorat) 1 Ditreskrimsus Polda Bali AKBP Teguh Priyo Wasono.S.I.K. menyampaikan bahwa proses pelaporan terkait perlindungan konsumen komoditi pangan beras akan dikoordinasikan dengan instansi terkait, baik pemerintahan maupun lembaga lainnya, untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan, jenis pelanggarannya, dan jika ditemukan fakta-fakta pembuktian ada unsur pidananya maka akan kami proses secara hukum, dengan dasar undang - undang perlindungan konsumen, dan unsur pidana lainnya.

 


"Atas dasar laporan masyarakat sebagai konsumen misal masyarakat tersebut membeli beras di toko A, dan dari kemasan tersebut terjadi pengurangan bobot dari yang semestinya dalam kemasan 5 kg, namun ketika ditimbang tidak sampai 5 kg atau sekitar 4,6 kg sehingga tidak sesuai seperti tertera di kemasan, maka itu ada unsur pidana dan kami akan mengembangkan bila ditemukan barang itu palsu maka akan kami lakukan penyelidikan darimana asal barang itu dan akan kami lakukan proses hukum selanjutnya," tegas Teguh.

 


"Begitupun yang mengedarkan barang tersebut juga produsen yang diduga telah memalsukan barang yang sudah mempunyai hak paten merk, maka produsen tersebut akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku," beber Teguh.

 


Ketika ditanya mengenai dukungan terkait LPK - LI, Teguh juga menyampaikan akan mendukung sepenuhnya dan terus memonitor lapangan selama kegiatan itu positif untuk kebaikan serta kepentingan masyarakat yang sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup.

 


Setelah melakukan sidak, Toko Mulia Anugrah yang menjual beras di Mahendradata Denpasar Bali sudah pernah di gerebek Subdit 1 Unit 3 Krimsus Polda Bali bersama tim LPK - LI. Dua bulan yang lalu, toko yang bersangkutan kedapatan telah menjual produk beras Putri Sejati KW yang berkurang isi volume kemasan dan dijadikan barang bukti dalam sidak tersebut untuk memastikan bahwa toko tersebut masih menjual barang KW atau tidak.


Pemilik toko, Agus Adi Nugroho sudah berkomitmen dan membuat surat pernyataan kepada Perusahaan Putri Sejati, tidak akan menjual lagi produk Putri Sejati yang KW lagi.


Dari beberapa sosialisasi dan sidak para penjual berkomitmen membuat pernyataan karena para penjual atau agen tidak tahu kalau produk yang dijual itu adalah barang palsu.

 


Reporter: Francis Xavier